Record Detail

No image available for this title

Text

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMEGANG SAHAM BUMD



Pembukaan UUD NRI tahun 1945, alinea IV dengan tegas mengatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah "untuk memajukan kesejahteraan umum." Dalam upaya mewujudkan tujuan negara tersebut, Pemerintah Daerah dapat membentuk BUMD dengna tujuan untuk mencari keuntungan dan sekaligus meningkatkan layanan umum kepada masyarakat. Hasil keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk sebesar -besarnya kemampuan masyarakat.
Sampai saat ini BUMD belum diatur dalam UU yang diatur adalah Perusahaan Daerah, yaitu dalam UU Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Di mana diterapkan bahwa modal Perusahaan Daerah, untuk selanjutnya berupa saham dan bukan saham.
Kondisi BUMD yang terus merugi dan selalu menambah penyertaan modal yang diambil dari APBD menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan BUMD. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2012 BPHN melakukan kegiatan penelitian hukum tentang Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD. Dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab kepada daerah terhadap penyelenggaraan BUMD dan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelengaraan. BUMD.



Availability

346.06 BPH t346.06 BPH tMy Library (R 74)Available

Detail Information

Series Title
-
Call Number
346.06 BPH t
Publisher BPHN : Jakarta.,
Collation
R 74
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-8815-68-0
Classification
HUKUM PERUSAHAAN / KORPORASI
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Link Ebook

Other version/related

No other version available



Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this


Perpustakaan Badan Litbang Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Info selengkapnya