Record Detail

No image available for this title

Text

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM



Tanah merupakan hal yang strategis bagi manusia, selainmempunyai nilai ekonomis juga mempunyai nilai spiritual dan magis. Sehingga dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum masalahnya tidak sederhana tapi sangat kompleks menyangkut aspek hukum dan aspek non hukum karenanya diperlukan penelitian yang komprehensif terhadap pelaksanaannya baik dari segi pengaturan maupu terhadap fakta yang terjadi dimasyarakat. Secara yuridis kewenangan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Landasan hukum yang sekarang berlaku sebagai hukum positif masih peralihan aturan hukum lama terhadap aturan hukum yang baru, secara formal aturan hukum yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Akan tetapi, untuk pelepasan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dilakukan menjelang berlakunya undang-undang tersebut masih memakai ketentuan aturan lama. Selain itu, terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan hukum karena dihadapkan pada aspek-aspek non hukum yang terjadi di lapangan.
Kepentingan pengadaan tanah oleh pemerintah merupakan perbuatan hukum publik, maka kegiatan pengadaan tanah pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi juga harus memperhatikan hak rakyat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.



Availability

362 BPH p (1/2)362 BPH pMy Library (R 74)Available
362 BPH p (2/2)362 BPH pMy Library (R 74)Available

Detail Information

Series Title
-
Call Number
362 BPH p
Publisher BPHN : Jakarta.,
Collation
107 HAL
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
Kesejahteraan Sosial
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Link Ebook

Other version/related

No other version available



Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this


Perpustakaan Badan Litbang Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Info selengkapnya