Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari beragam agama suku dan bangsa. Fakta adanya pluralitas tersebut sejatinya menjadi sebuah keniscayaan yang telah melahirkan keragaman budaya, peradaban, bahkan agama, yang apabila dilakukan dengan tanpa terkendali akan berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga dengan dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dapat tercipta kerukunan umat beragama, baik dalam hal memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, maupun pendirian rumah ibadah.
Namun paska dikeluarkannya PBM konflik pendirian rumah ibadah masih saja terjadi di beberapa daerah. Sehingga evaluasi ini bertujuan untuk memetakan konflik pendirian rumah ibadah paska dikeluarkannya PBM dan melihat hubungan konflik pendirian rumah ibadah dengan PBM. Serta mengeksplorasi peran pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah. Tim evaluasi mempunyai kontribusi yang positif dalam menemukan akar konflik pendirian rumah ibadah dan peran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan FKUB dalam memelihara kerukunan antar umat beragama dan pendirian rumah ibadah sehingga dapat melihat tingkat efektivitas PBM.