Record Detail

No image available for this title

Text

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL & EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL



Suatu Kekayaan Intelektual (KI) yang merupakan hasil olah pikir intelektual manusia dari berbagai etnik, suku bangsa dan budaya berperan strategi dalam mendukung pembangunan bangsa, termasuk di dalamnya masyarakat adat, untuk memajukan kesejahteraan umum berbasis HAM sebagimana diamanatkan oleh UUD RI tahun 1945.

Konsep HKI dewasa ini seperti terefleksi di atas menimbulkan berbagai isu strategis yang bermuara pada kepentingan Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu yang pernah taerjadi di Indonesia adalah kasus klaim pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di Discovery Channel dalam Enigmatic Malaysia, ditayangkan tari pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo diklaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal, sejatinya ketiganya merupakan ekspresi budaya Indonesia. Selain itu, pengetahuan pengobatan tradidional Indonesia, oleh masyarakat Jawa, telah dipatenkan oleh pengusaha-pengusaha Jepang. Tercatat 39 pendaftar paten telah diterbitkan sertifikatnya oleh Japan Patent Office (JPO). Dari kasus ini dapat diketahui bahwa peneliti atau perusahaan Jepang telah berhasil mengembangkan bahan dan pengetahuan tradisional Indonesia menjadi temuan mereka sendiri yang memperoleh perlindungan paten di Jepang. Pemerintah Indonesia maupun pihak-pihak yang berkompeten tidak mendapatkan sepeser pun dari keuntungan yang diperoleh Jepang tersebut. Pematenan yang dilakukan oleh pihak Jepang bukanlah yang tersebut di atas saja, termasuk juga kasus Ubi Cilembu yang merupakan tanaman jenis ubi yang rasanya khas tumbuh di daerah JAwa Barat, Indonesia. Produk olahan dengan bahan dasar Ubi Cilembu ini ternyata telah dipatenkan dan merk panganan Ubi Cilembu telah didaftarkan di Jepang. Komunitas masayarakatpenghasil Ubi Cilembu tidak menerima hak-hak ekonominya dari keuntungan yang diperoleh pengusaha-pengusaha yang telah mematenkan.

Hasil penelitian menunjukkan dari sisi legalitas belum tersedia peraturan perundangan yang memadai dalam memberikan perlinudngan hokum terhadap kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 10 ayat 2 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Untuk itu, perlu disusun suatu undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di dalam rezim hak kekayaan intelektual.

Beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, antara lain : kurangnya pemahaman terhadap keberadaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradional dan ekspresi yang harus dilindungi; terdapat perbedaan paradigma para pemangku kepentingan dalam menyikapi keberadaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sekaligus memberikan perlindungan hukumnya; belum terbangunnya mekanisme perlindungan yang memadai.

Terkait peluang masyarakat adat untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, antara lain : masyarakat adat dapat melakukan inisiatif secara mandiri melakukan perlindungan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang mereka miliki; masyarakat adat dapat pula membangun kemitraan dengan pihak yang memiliki komitmen yang sama; masyarakat adat mendorong Negara untuk aktif memberikan perlindungan secara hukum atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sesungguhnya merupakan perwujudan dari amanat UUD RI tahun 1945 serta dasar Negara Pancasila pada sila ke 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah melalui Kemenkumham, khususnya Dirjen KI perlu segera melakukan pembahasan secara intensif terhadap rancangan Undang-undang Perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional untuk mendapatkan format hukum yang mampu mengakomodir karakteristik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan keIndonesiannya. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan antara lain termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri serta unsure dari masyarakat adat, akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap substansi pengetahuan tradisonal dan ekspresi budaya tradisional.

Upaya mengatasi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dilakukan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham, khususnya Dirjen KI, antara lain termasuk melakukan sosialisasi dan kampanye secara terbuka serta terus-menerus tentang pemahaman maupun keberadaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang harus dilindungi; menyamakan perbedaan paradigm para pemangku kepentingan dalam menyikapi keberadaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sekaligus memberikan perlindungan hukumnya; berinisiatif mewujudkan database pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta membangun jaringan kerja dengan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan di lapangan terhadap indikasi pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tanpa izin.

Pemerintah daerah di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota hendaknya melakukan pembinaan terhadap masyarakat adat di seluruh daerah di Indonesia serta memfasilitasi pembentukan organisasi atau lembaga yang mewakili mereka yang berbentuk badan hukum.keberadaan organisasi atau lembaga yang berbadan hukum tersebut memberikan kemudahan dan bargaining position yang lebih kuat ketika masyarakat adat berhubungan dengan pihak di luar masyarakat adat. Hubungan tersebut antara lain terkait dengan kemitraan dengan pihak yang memiliki komitmen atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat. Apabila organisasi atau lembaga tersebut telah berbentuk dari berbagai masyarakat adat di Indonesia, mereka dapat membentuk semacam aliansi untuk dapat bersuara lebih lantang dan menjalankan fungsi penekan memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat adat Indonesia, khususnya perlindungan terhadap kekayaan intektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.



Availability

346.04 BAL p 2 (1/4)346.04 BAL p 2My Library (R 73)Available
346.04 BAL p 2 (4/4)346.04 BAL p 2My LibraryAvailable
346.04 BAL p 2 (2/4)346.04 BAL p 2My Library (R 73)Available
346.04 BAL p 2 (3/4)346.04 BAL p 2My Library (R 73)Available

Detail Information

Series Title
-
Call Number
346.04 BAL p 1
Publisher PT. Alumni : Jakarta.,
Collation
189 HAL
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-414-179-3
Classification
Kekayaan Intelektual
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Link Ebook

Other version/related

No other version available



Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this


Perpustakaan Badan Litbang Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Info selengkapnya