Record Detail

Image of KOMPILASI SEMINAR PEMENUHAN HAK-HAK PEDAGANG TRADISIONAL BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN PEREMAJAAN PASAR DI PERKOTAAN PROVINSI JAWA BARAT DAN JAWA TIMUR

Text

KOMPILASI SEMINAR PEMENUHAN HAK-HAK PEDAGANG TRADISIONAL BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN PEREMAJAAN PASAR DI PERKOTAAN PROVINSI JAWA BARAT DAN JAWA TIMUR



Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli barang anatar pedagang dengan pembeli, yang biasanya dilakukan melalui proses tawar menawar. Keberadaan pasar saat ini menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang sangat peduli akan kualitas dan nilai jual suatu barang. Di daerah perkotaan yang masyarakatnya memiliki mobilitas yang tinggi, keberadaan pasar seakan-akan terlupakan. Hal ini dikarenakan banyaknya pusat pembelanjaan yang menwarkan kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan pembelian suatu barang.

Pasar dianggap sebagai tempat kumuh yang diperuntukkan bagi pedagang tradisonal dan kurang pantas berada di daerah perkotaan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah yaitu melalui pembangunan dan peremajaan pasar diperkotaan agar dapat bersaing dengan usaha ritel atau pasar modern sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Oleh karena itu diselenggarakan seminar pemenuhan hak-hak pedagang tradisional berkaitan dengan pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan, yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemenuhan hak-hak pegadang tradional pada saat terjadi pembangunan peremajaan pasar di perkotaan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta memberikan solusi dalam pengaturan proses pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan.

Seminar pemenuhan hak-hak pedagang tradisional berkaitan dengan pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan diselenggarakan di 2 provinsi yaitu Provinsi JAwa Barat dan Jawa Timur. Pemerintah kedua provinsi tersebut telah berupaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pedagang tradisional melalui penetapan berbagai peraturan daerah.

Provinsi Jawa Barat yang memiliki Pearturan Daerah Proovinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 1010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, dan menengah. Selain itu di tingkat kota terdapat Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Tasikmalaya. Pengaturan Pemenuhan hak-hak pedagang tradisional pada saat terjadinya pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan di provinsi Jawa Barat belum berjalan optimal teruatama yang terkait hak pedagang akan kios atau lapak yang dimilikinya sebagai akibat keterlibatan pihak ketiga atau swasta. Hal ini menimbulkan hambatan atau kendala dalam pemenuhan hak pedagang tradisional antara lain mahalnya harga kios/lapak setelah dilakukan pembangunan dan peremajaan pasar yang menyebabkan pedagang tradisional tidak mampu membeli kebali kios lapak yang telah direvitalisasi tersebut. Kendala lainnya adalah sepinya pembeli walaupun telah dilakukan pembanguna dan peremajaan pasar sebagai akibat meningkatnya jumlah minimarket pada suatu kabuapten/kota.

Provinsi Jawa Timur yang telah berupaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pedagang tradisional melalui Peraturan Provinsi Jawa Timur no. 3 tahun 2008 tentang Perlinudngan, Pemberdayaa Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Salah satu tujuannya adalah penetapan Peraturan Daerah tersebut yaitu untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional sehingga keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu tidak merugikan pendirian pasar tradisional, mikri, kecil, menengah, koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjado asset pariwisata.

Pengaturan Pemenuhan hak-hak pedagang tradisional pada saat pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan di provinsi Jawa Timur belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain kurangnya perhitungan jumla pedagang lama sehingga menimbulkan masalah kepemilikan lapak atau kios setelah dilakukan pembangunan dan peremajaan pasar, sepinya pembeli dan belum ada perubahan perilaku para pedagang tradisional yang cenderung menjadikan pasar sebagai gudang. Selain itu juga belum adanya koordinasi dan keseragaman pola pembinaan pasar tradisional diantaranya dinas atau instansi terkait seperti Dinas Kebersihan yang menangani sampah pasar, Dinas Perhubungan yang menangani parker dan sebagainya, sehingga sering membingungkan pengelolah pasar dalam melaksanakan program dari Pemerintah Jawa Timur.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka berbagai permasalahan atau kendala yang dihadapi perlu ditangani dan melibatkan berbagai unsure dalam melakukan perencanaan pembangunan dan peremajaan pasar di perkotaan sehingga pedagang tradisional dapat terpenuhi haknya atas kios yang dimiliki sebelum dilakukan pembangunan dan peremajaan pasar. Selain itu juga Pemerintah Provinsi perlu melakukan pembatasan peijian pendirian usaha ritel berupa minimarket dalam suatu kabupaten/kota agar keberadaannya tidak menghambat pedagang tradisional dalam memenuhi hak-haknya. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para pedagang tradisional pun perlu dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdgangan agar mampu bersaing dengan usaha ritel yang berbentuk minimarket.



Availability

362 BAL k 1362 BAL k 1My Library (R 73)Available

Detail Information

Series Title
-
Call Number
R 73 020
Publisher PERCETAKAN POHON CAHAYA : Jakarta.,
Collation
81 HAL
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-9423-61-7
Classification
335
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Link Ebook

Other version/related

No other version available



Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this


Perpustakaan Badan Litbang Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Info selengkapnya