Record Detail

No image available for this title

Text

EVALUASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT



Evaluasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman anggota Satpol PP terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang berkaitan dengan tugasnya, dan implementasi ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Perspektif HAM) dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan, serta pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah terhadap Satpol PP. Sedangkan manfaat dari dilaksanakan evaluasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam membuat rumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyempurnaan pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan dan dapat menjadi bahan bacaan guna memperkaya khasanah keilmuan serta kepustakaan tentang HAM.
Evaluasi ini dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan September 2011. Lokasi dari evaluasi ini meliputi empat provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari), Nusa Tenggara Barat (Kota Mataram), Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin), dan Jawa Timur (Kota Surabaya). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada evaluasi ini yaitu terdiri dari wawancara mendalam (in-depthinterview) , pengisian kuesioner dan test, serta studi dokumen sebagai data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut ditabulasi, diolah dan ditarik kesimpulan dari beberapa interpretasi dari hasil temuan dilapangan.
Evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman petugas Satpol PP terhadap HAM masih dinilai kurang , hal ini terbukti dari hasil test yang memperlihatkan rendahnya nilai perlindungan HAM bagi masyarakat. Dalam implementasi sehari-hari anggota Satpol PP juga dinilai masih melakukan tindakan kekerasan. Stigma ini terbukti dari pandangan masyarakat luas yang menilai berdasarkan hasil pengisian kuesioner. Pembinaan dan pengawasan terhadap Satpol PP selama ini juga masih dinilai belum efektif, dimana tidak ada institusi atau lembaga lain yang menjadi pengawas terhadap kinerja Satpol PP.
Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa , (1) pemahaman anggota Satpol PP sebagian besar masih dinilai kurang, (2) implementasi ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat”, namun pada kenyataannya masih ditemukan tindakan kekerasan, (3) pembinaan terhadap petugas Satpol PP cenderung menggunakan pendekatan militer dan sangat jarang dilakukan pembinaan. Pengawasan selama ini masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan tergantung dari political will kepala daerah sebagai penanggungjwab utama. Sedangkan saran yang dapat disampaikan antara lain diperlukannya kerjasama antara Kanwil Hukum dan HAM beserta PUSHAM di masing-masing daerah, perlu untuk mengadopsi konsep Community Policing dan menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia, serta dibutuhkannya komitmen dan keseriusan dari para pemimpin daerah dalam pembinaan dan pengawasan Satpol PP.
Kata Kunci : Satpol PP, Perlindungan HAM, Masyarakat



Availability

341.48 BAL e 4 (1/3)341.48 BAL e 4My Library (R 73)Available
341.48 BAL e 4 (2/3)341.48 BAL e 4My Library (R 73)Available
341.48 BAL e 4 (3/3)341.48 BAL e 4My Library (R 73)Available

Detail Information

Series Title
-
Call Number
341.48 BAL e 4
Publisher PERCETAKAN POHON CAHAYA : Jakarta.,
Collation
172 Hal
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-19278-8-5
Classification
Hak Asasi Manusia
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Link Ebook

Other version/related

No other version available



Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this


Perpustakaan Badan Litbang Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Info selengkapnya