Record Detail

No image available for this title

Text

Potensi Konflik Sosial yang Bersumber dari Sengketa Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah



Banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia, permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai, salah satu permasalahan yang timbul adalah sengketa batas wilayah. Faktor apa saja yang menimbulkan ketidakjelasan penetapan batas wilayah dalam peraturan perundang-undangan pembentukan daerah otonomi baru, potensi konflik sosial apa saja yang akan timbul akibat sengketa batas wilayah, dan kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi potensi konflik sosial yang disebabkan oleh sengketa batas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik sosial yang disebabkan oleh sengketa batas wilayah serta akan menyumbang rekomendasi untuk pemangku kepentingan dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial. Pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Objek penelitian bersifat kasuistik, maka penelitian ini menggunakan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di: (1) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengambil kasus sengketa batas wilayah antara Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur telah berrlangsung 37 tahun, (2) Provinsi Kalimantan Barat mengambil kasus sengketa batas wilayah Kabupaten Landak dengan Kabupaten Mempawah, (3) Provinsi Riau mengambil kasus sengketa batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan Kabupaten Kampar, sengketa 5 (lima) desa (Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rima Makmur), (4) Provinsi Kalimantan Timur mengambil kasus sengketa batas wilayah Kota Samarinda dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa aspek pemicu munculnya sengketa batas wilayah (a) Aspek Yuridis, peta lampiran undang-undang pembentukan daerrah tidak jelas dalam menetapkan batas daerah, dan lampiran peta yang tidak sesuai dengan ketentuan kartografis, (b) Aspek Ekonomi, berkaitan dengan perebutan potensi ekonomi dan sumber daya alam, (c) Aspek Kultural, berkaitan dengan terpisahnya etnis atau sub etnis, (d) Aspek Politik, berkaitan dengan konstituen dan perolehan suara pileg dan pilkada, (e) Aspek Sosial, berkaitan dengan isu penduduk pendatang dan penduduk asli, (f) Aspek Pemerintahan, berkaitan dengan adanya duplikasi pelayanan dan peijinan, jarak ke pusat pelayanan pemerintahan.



Availability

341.48 BAL p 2 (1/9)341.48 BAL p 2My Library (R 71)Available
341.48 BAL p 2 (2/9)341.48 BAL p 2My Library (R 71)Available
341.48 BAL p 2 (3/9)341.48 BAL p 2My Library (R 71)Available
341.48 BAL p 2 (4/9)341.48 BAL p 2My Library (R 71)Available
341.48 BAL p 2 (5/9)341.48 BAL p 2My Library (R 71)Available
341.48 BAL p 2 (6/9)341.48 BAL p 2My Library (R 71)Available
341.48 BAL p 2 (7/9)341.48 BAL p 2My Library (R 71)Available
341.48 BAL p 2 (8/9)341.48 BAL p 2My Library (R 71)Available
341.48 BAL p 2 (9/9)341.48 BAL p 2My Library (R 71)Available

Detail Information

Series Title
-
Call Number
341.48 BAL p 2
Publisher PT Gramedia : Jakarta.,
Collation
122
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-9423-90-7
Classification
Hak Asasi Manusia
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
-
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Link Ebook

Other version/related

No other version available



Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this


Perpustakaan Badan Litbang Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Info selengkapnya