Penelitian “Pemenuhan Hak Kesehatan Anak di Wilayah Pesisir Sumatera Utara” bertujuan untuk mengetahui realitas pemenuhan hak kesehatan anak di daerah pesisir, serta melakukan invetarisasi faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak kesehatan anak di daerah pesisir. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam mebuat rumusan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak ksehatan anak di wilayah pesisir. Kegaiatan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2014 dengan lokasi penelitian di Provinsi Sumatera Utara. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, fokus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam

Hasil penelitian menunjukka bahwa pemerintah di tingkat pusat maupun daerah telah berupaya melakukan pemenuhan terhadap hak kesehatan bagi anak di wilayah pesisir Sumatera Utara. Hal ini dilakukan melalui perumusan berbagai peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar hukum pemenuhan hak atas kesehatan anak, pelaksanaan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di wilayah pesisir, serta penyediaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan di wilayah pesisir. Meski harus diakui belum optimal, pemerintah senantiasa beruapaya meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, dan kualitas berbagai program dan sarana prasarana kesehatan di wilayah pesisir. Hasil penelitian juga menunjukka bahwa sejumlah faktor masih menjadi penghambat dalam pemenuhan hak kesehatan anak di wilayah pesisir Sumatera Utara, anatara lain keterbatasan dana, keterbatasan sara dan prasarana, kondisi sosial ekonomi, dan aspek cultural masyarakat pesisir, serta reliabilitas data yang menjadi indicator kesehatan anak.

Saran yang dapat diberikan antara lain adalah agar pemerinatah pusat dan daerah menjamin pembiayaan kesehatan yang setara 20% dari APBD dan APBD. Kementerian kesehatan dan dinas kesehatan menjadi puskesmas PONEDm meningkatkankuantitas, kualitas, serta jangkauan pelayanan kesehatan yang bersifat mobile di wilayah pesisir, serta mengembangkan sistem pendataan dan pelayanan kesehatan yang mengedepankan prinsip stelsel aktif. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota juga perlu direvisi dengan mencantumkan indokator-indikator pelayanan kesehatan remaja seperti UKS dan PKPR. Pemerintah daerah juga diharapkan agar meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir demi meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di sana.