Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sejatinya bersifat rigid ternyata dapat berubah melalui jalur diluar yang ditentukan dalam Pasl 37 UUD NRI 1945 (formal amandemen). Perubahan informal tersebut terjadi salah satunya melalui penafsiran hakim.
Buku ini mengungkapkan bahwa telah terjadi perubahan informal UUD NRI 1945 melalui penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya Lembaga yang berwenang menafsirkan UUD NRI 1945 (the sole interpreter of constitution). Perspektif budaya kontitusi (constitutional culture) yang digunakan untuk menggali kedalam perubahan informal UUD NRI 1945 memberikan sudut pandang yang berbeda dari kajian-kajian yang pernah ada sebelumnya. Kegiatan interpretasi merupakan proses yang bersifat triadik (mempunyai tiga segi yang aling berhubungan), yakni teks, konteks (author) dan kontekstualisasi (reader), sehingga dalam melakukan penafsiran terhadap UUD NRI 1945 Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari budaya konstitusi (constitusional culture).
Menurut Satjipto Raharjo, selama ini kita telah mengabaikan perilaku orang-orang yang menjalankan UUD. Kita telah melewatkan perhatian terhadap kultur konstitusi (constitusional culture). “Apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tati tentu tidak ada artinya dalam praktek”. Demikian kata-kata yang tertera dalam penjelasan UUD. Ini merupakan isyarat untuk memberi perhatian terhadap aspek perilaku dan kultur konstitusi (constitusional culture).
Dilain sisi, gbuku ini menyuguhkan tinjauan kepustakaan yang penting dalam usaha memahami konstitusi secara holistik, seperti definisi, klasifikasi, materi muatan dan cara perubahan konstitusi, serta teori dan metode penafsiran konstitusi. Tidak lepas dari itu, konsep mengenai Mahkamah Konstitusi dan budaya konstitusi juga dipaparkan secara sederhana.